Temankita.com, Samarinda- Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengeluarkan permintaan untuk segera meninjau ulang perjanjian kerja sama pengelolaan terminal peti kemas seluas 72,5 hektare antara PT Pelindo dan PT MBS.
Menurut Akmal, perjanjian tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini dan aturan yang berlaku.
Perjanjian kerja sama yang dibuat pada tahun 2017 dinilai tidak relevan lagi dengan perubahan rencana induk pelabuhan Balikpapan pada 15 Mei 2023.
Rencana tersebut mengubah pelabuhan Kariangau dari hanya melayani peti kemas menjadi pelabuhan multipurpose yang juga melayani kegiatan bisnis non peti kemas dan non pelabuhan.
Akmal menyatakan bahwa perubahan ini menyebabkan PT MBS, yang mewakili pemerintah daerah, kehilangan potensi keuntungan pendapatan asli daerah.
“Oleh karena itu, perjanjian kerja sama perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya PP No 54 tahun 2017 yang mengatur tentang penyertaan modal daerah,” jelasnya.
Menurut Akmal, skema bagi hasil yang diterima PT MBS saat ini masih berdasarkan perjanjian lama, dengan kontribusi tetap 3% dan konsesi fee 10% kepada Pelindo dari pendapatan kotor PT KKT.
Dia menilai skema ini tidak adil bagi MBS dan Pemprov Kaltim, terutama karena realisasi pendapatan daerah dari KKT belum optimal.
Ia meminta agar perjanjian kerja sama ditinjau ulang dan disepakati kembali terkait bisnis kepelabuhanan peti kemas dan non peti kemas, bisnis pelabuhan dan non pelabuhan.
“Jika PT Pelindo tidak bersedia meninjau ulang perjanjian, dapat berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan kerugian bagi daerah. Dia berharap agar PT Pelindo bersikap kooperatif dan profesional dalam menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Pemerintah daerah berencana untuk segera berkomunikasi dengan PT Pelindo, mendorong MBS dan Pelindo untuk menyepakati obyek perjanjian baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (AR)
Leave a Reply