Temankita.com, Samarinda-Praktik money politic atau politik uang masih menjadi isu yang rawan terjadi dalam pelaksana Pilkada serentak di Kota Balikpapan. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan guna memastikan proses demokrasi yang jujur dan adil.
Komisioner Bawaslu Kota Balikpapan Agus Sudirman mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkada 2024, money politic untuk pemilih diakui masih menjadi tren. Untuk itu, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya pencegahan untuk turun ke beberapa forum-forum warga maupun mahasiswa, dalam memberikan edukasi agar bisa melakukan pencegahan secara bersama. Termasuk menempelkan sejumlah himbauan terkait pasal pidana dalam kegiatan money politic.
“Hal ini jangan sampai menjadi ancaman dalam pelaksanaan Pilkada. Karena sanksi pidana itu akan mengintai, ketika kita menjadi pemberi maupun penerima,” katanya, Rabu (9/10/2024).
Untuk kelompok rentan yang ada di dalam Pilkada, ia menyampaikan, Bawaslu memang belum melakukan pemetaan, karena pada dasarnya semua kelompok berpotensi. Sehingga pihaknya lebih pada upaya pencegahan dan himbauan semua segmen yang ada di masyarakat.
“Nanti mungkin kami akan melakukan pemetaan yang lebih mengerucut, terkait kelompok rawan Pilkada,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sanksi bagi pelaku money politic telah diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. (AR)
Leave a Reply