Layanan SDS Diluncurkan: SP2D Kini Bisa Cair Setiap Hari, Termasuk Akhir Pekan

Temankita.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menghadirkan gebrakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemprov Kaltim resmi meluncurkan inovasi layanan Seven Days Service (SDS)—sebuah sistem pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kini bisa dilakukan setiap hari, bahkan termasuk akhir pekan.

Kepala BPKAD Kaltim, Muzakkir, menyebut SDS sebagai bagian dari transformasi digital keuangan daerah yang menyeluruh. Ia menekankan bahwa inovasi ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga menyentuh akar efisiensi dan integritas.

“Layanan ini mempercepat proses pencairan belanja, meminimalkan kesalahan administratif, serta mempersempit celah praktik korupsi,” ujar Muzakkir.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pentingnya integrasi antara SIPD RI dengan sistem perbankan BPD Kaltimtara, demi mewujudkan proses real-time dari penerbitan SPM hingga pencairan dana ke rekening penerima.

Tak hanya dari sisi teknis, inovasi ini juga mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menggarisbawahi bahwa SDS merupakan tonggak penting dalam membangun pelayanan publik berbasis digital yang tangguh.

“Transformasi digital adalah keniscayaan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang efisien dan terintegrasi,” tegas Seno Aji.

Peluncuran SDS SP2D 7 Hari berlangsung semarak, ditandai dengan penekanan layar sentuh secara simbolis oleh Wakil Gubernur, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, dan Direktur BPD Kaltimtara. Acara ini juga diikuti oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube, hasil kolaborasi BPKAD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim.

Dengan hadirnya SDS, Pemprov Kaltim menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap tuntutan zaman—cepat, transparan, dan bebas dari praktik manipulatif. Langkah maju ini sekaligus mendukung penuh implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dicanangkan secara nasional.(Arianto)