Muara Kate Memanggil: Tragedi Warga Picu Evaluasi Serius Transportasi Tambang di Kaltim

Temankita.com, SAMARINDA — Tragedi maut di ruas jalan Muara Kate, Kabupaten Paser, menjadi titik balik dalam polemik panjang seputar lalu lintas angkutan tambang di Kalimantan Timur. Satu nyawa melayang, dan kini suara masyarakat menggema lebih nyaring: keselamatan tak boleh lagi dikorbankan demi kepentingan industri.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tak tinggal diam. Insiden tersebut, yang telah berujung pada proses hukum dan vonis tiga tahun penjara terhadap pelaku, menjadi penanda bahwa regulasi dan pengawasan harus diperkuat secara menyeluruh.

“Kami tidak tinggal diam. Rapat koordinasi lintas sektor sudah dilakukan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari pemerintah pusat dan masyarakat setempat,” kata Bambang di Samarinda, Minggu (15/6/2025).

Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim dan menghadirkan Bupati Paser, unsur TNI-Polri, Kementerian ESDM, serta tokoh masyarakat. Fokus pembahasan tertuju pada dampak masif lalu lintas truk batu bara yang melintasi jalan umum, terutama di kawasan perbatasan Kaltim-Kalsel, seperti Muara Kate. Mulai dari kemacetan, kerusakan jalan nasional, polusi, hingga ancaman keselamatan yang telah terbukti merenggut korban jiwa.

“Ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa. Ini alarm keras bagi semua pihak agar mulai menata ulang jalur distribusi tambang dengan serius,” tegas Bambang.

Yang menarik, forum diskusi ini tak hanya menjadi ruang keluhan warga, tapi juga wadah bagi para sopir dan pelaku usaha tambang menyuarakan keresahan mereka. Mereka khawatir, pembatasan aktivitas tambang bisa memukul kelangsungan ekonomi lokal.

Namun, ada satu suara bulat yang lahir dari forum tersebut: keselamatan warga dan keberlanjutan ekonomi harus bisa berjalan berdampingan.

Sebagai tindak lanjut, pertemuan lanjutan dalam skala nasional akan digelar di Jakarta. Forum ini akan mempertemukan kementerian, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat.

“Kita harap ini menjadi momen penting untuk membangun sistem transportasi tambang yang berkeadilan, berkelanjutan, dan tidak lagi memakan korban,” tutup Bambang.(Arianto)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *