Temankita.com, Samarinda – Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/9/2025) pagi, berubah menjadi arena diskusi penuh gagasan. Dialog Panel bertajuk “Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim” menghadirkan sederet tokoh penting Benua Etam. Satu pesan utama mengemuka: Kaltim tak boleh dirugikan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB), Edy Sofyan, memantik jalannya forum dengan seruan tegas.
“Sudah saatnya kita melakukan tindakan representatif. Kita harus punya pemikiran baru agar pembangunan berkelanjutan tidak terganggu,” ujarnya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan forum ini bukan sekadar diskusi, melainkan wujud aspirasi rakyat yang bermartabat.
“Kami tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lainnya. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” kata Harum, disambut tepuk tangan peserta.
Harum menekankan, Kaltim adalah penyumbang penerimaan negara terbesar dari sektor SDA. Wajar bila dukungan fiskal khusus diberikan.
“Kaltim pantas mendapat perhatian lebih, karena kontribusinya nyata,” tegasnya.
Senada, Wakil Gubernur Seno Aji menyoroti fakta bahwa PDRB Kaltim nyaris menembus Rp 1.000 triliun. Menurutnya, pemotongan dana transfer seharusnya tidak diberlakukan seragam.
“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapat perlakuan khusus. Kalau pun ada pemotongan, sebaiknya di bawah 20 persen,” ungkapnya.
Seno juga mengingatkan agar wakil-wakil Kaltim di DPR RI dan DPD RI aktif melobi pusat.
“Sulawesi Selatan bisa menarik dana besar lewat kementerian. Kita juga harus bergerak, jangan diam,” serunya.
Dialog ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah: eks Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Rektor UNU Kaltim Farid Wadjdy, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin, hingga Senator DPD RI Andi Sofyan Hasdam.
Selain isu TKD, forum juga membahas tantangan klasik Kaltim: kemiskinan, pengangguran terbuka, hingga stunting.
Di akhir diskusi, seluruh peserta sepakat bersatu menyuarakan kepentingan daerah. Aspirasi ini akan dibawa langsung oleh Gubernur Harum bersama jajaran ke Kementerian Keuangan serta lembaga legislatif pusat.
“Kaltim harus bersuara lantang. Kita bukan minta, tapi menagih hak dari apa yang sudah kita kontribusikan,” tutup Harum.(Ar)
Leave a Reply