Temankita.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai bergerak menangkap peluang bisnis jasa tambat (mooring) kapal di perairan Sungai Mahakam sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan ini direncanakan melalui perusda agar pengelolaan bersifat komersial dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kaltim, Ahmad Maslihuddin, menjelaskan rencana prioritas difokuskan pada beberapa titik strategis, khususnya Sungai Kunjang dan Sungai Lais. Menurutnya, Sungai Kunjang memiliki potensi di bagian hulu yang layak dijadikan area tambat sebelum kapal melakukan penggolongan.
“Kalau dari hulu, Sungai Kunjang itu punya potensi. Jadi sebelum kapal melakukan penggolongan, kita siapkan area tambatnya dulu di Sungai Kunjang, dekat dermaga kapal yang ke arah hulu. Persis di sebelahnya ada lahan milik Pemprov, itu akan kita gunakan,” ujar Masli.
Dishub Kaltim saat ini tengah melakukan survei dan pembahasan teknis bersama perusda PT Melati Bhakti Satya (MBS). Tahap awal berupa studi kelayakan diperkirakan rampung pada akhir Oktober 2025. Hasil studi akan menentukan kapasitas tiang tambat, jumlah kapal yang bisa dilayani, serta kelayakan pengembangan ke tahap berikutnya.
Maslihuddin menegaskan pemerintah daerah berperan menyiapkan infrastruktur dan subsidi awal, namun pengelolaan komersial idealnya dijalankan oleh badan usaha daerah (BUMD). “Kalau lewat pemerintah, sifatnya hanya menyiapkan dan mensubsidi. Untuk komersialisasi harus lewat badan usaha, seperti BUMD. Sama seperti di pusat, ada Pelindo yang mengelola pelabuhan secara komersial. Kalau di daerah, kita bisa lewat MBS,” jelasnya.
Hingga kini belum ada formulasi tarif atau perhitungan komersial final. Dishub menunggu rekomendasi studi kelayakan untuk menentukan skema tarif, model bisnis, serta mekanisme pembagian pendapatan antara BUMD dan Pemprov.
Potensi jangka panjang pengembangan jasa tambat juga dinilai menjanjikan. “Kalau potensi bagus, suatu saat bisa berkembang jadi pelabuhan. Tentu ini akan menambah pemasukan daerah. Tapi perlu langkah bertahap dan kajian matang,” tutup Maslihuddin.
Jika terealisasi, proyek ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menata kembali kegiatan pelayaran di Sungai Mahakam, memperlancar logistik lokal, serta membuka ruang investasi terkait layanan pelabuhan kecil dan jasa pendukung di kawasan sungai. Pemprov dan MBS pun diminta memastikan kajian lingkungan dan keselamatan navigasi menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan.(Ar)
Leave a Reply