Temankita.com, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas’ud, menegaskan pentingnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengamanan lahan oleh Bank Tanah. Hal itu disampaikannya saat menerima jajaran Badan Bank Tanah di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (4/10/2025).
Menurut Rudy, keberadaan Bank Tanah harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan konflik atau persoalan baru.
“Prinsip saya setuju, tapi harus jelas aturannya. Bank Tanah harus memberi manfaat bagi masyarakat. Bukan sebaliknya menimbulkan risiko dan konflik,” tegas Rudy.
Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan tanah berjalan sesuai kebutuhan pembangunan nasional tanpa mengabaikan kepentingan lokal. Rudy juga menyoroti hak masyarakat, termasuk tanah adat dan ulayat, yang harus tetap dijaga.
“Saya setuju, Pak Deputi. Tapi tolong perhatikan PAD dan hak masyarakat. Jangan sampai mengganggu tanah adat dan tanah ulayat. Kita harus jaga keutuhan Republik Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, Rudy menilai pengelolaan tanah harus selaras dengan RPJMD Kaltim, khususnya terkait peningkatan investasi dan penerimaan asli daerah (PAD).
Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, menjelaskan bahwa lembaganya berwenang memastikan ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, hingga reforma agraria.
“Bank Tanah merupakan representasi negara dalam pengelolaan tanah. Fungsinya mencakup perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah,” kata Perdananto.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Divisi Hukum Badan Bank Tanah Yudi Kristiana dan Kepala Kanwil ATR/BPN Kaltim Deni Ahmad Hidayat.
Dengan adanya sinergi yang kuat, Pemprov Kaltim berharap pengelolaan tanah dapat berjalan transparan, adil, serta mampu mendorong pembangunan sekaligus menjaga keutuhan sosial masyarakat di Benua Etam.(Ar)
Leave a Reply