Temankita.com, Samarinda– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan keseriusannya membangun kekuatan ekonomi rakyat. Salah satunya melalui Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) tahun 2025 yang digelar di Gedung Olah Bebaya, Selasa (21/10/2025).
Senyum sumringah tampak dari para penerima manfaat KUR yang hadir dalam acara tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyebut, program KUR menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Program KUR ini dapat menjadi dorongan bagi UMKM agar mampu mandiri dan berkelanjutan,” ucap Sri Wahyuni.
Ia menjelaskan, KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang memberi kemudahan bagi pelaku UMKM, salah satunya lewat subsidi suku bunga dari pemerintah pusat.
“Masyarakat hanya membayar bunga sebesar 6 persen dari angka awal 10 hingga 12 persen. Pemerintah pusat menanggung sisanya,” jelasnya.
Sri Wahyuni menegaskan, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat agar usaha kecil tetap bertahan di tengah tantangan ekonomi.
“Semoga KUR ini digunakan secara transparan dan akuntabel. Karena tujuannya memperkuat dan memperbesar putaran ekonomi di wilayah masyarakat,” tambahnya.
Selain KUR, Pemprov Kaltim juga meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai bagian dari program prioritas Gratispol — yakni pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah hingga Rp10 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menuturkan kegiatan ini diikuti 400 pelaku usaha dari sembilan lembaga penyalur KUR seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, Bukopin, Bankaltimtara, Pegadaian, dan BCA.
Tak hanya itu, DPPKUKM juga melakukan penandatanganan MoU bersama perbankan dan perguruan tinggi untuk memperkuat ekosistem pembiayaan daerah.
“Kami menginginkan proses pembiayaan yang ekosistemnya terintegrasi. Kolaborasi dengan dunia pendidikan dan perbankan akan sangat membantu koperasi desa menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” ujar Heni.
Saat ini tercatat 1.037 koperasi desa telah aktif di 10 kabupaten/kota di Kaltim. Tahap berikutnya, Pemprov akan membangun fasilitas pendukung seperti gudang dan gerai usaha agar koperasi semakin mandiri.
“Melalui koperasi dan UMKM, ekonomi daerah bisa terus tumbuh tanpa bergantung pada usaha makro saja. Ini langkah menuju keadilan ekonomi yang lebih tinggi,” tutup Heni.(Ar)
Leave a Reply