Temankita.com, Samarinda-Kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menguat setelah munculnya keputusan kontroversial yang dianggap terus mengabaikan kapasitas SDM lokal. Setelah dua kali menunjuk Dewan Pengawas BLU RSUD A.W. Sjahranie dari Universitas Hasanuddin (Unhas), kini publik semakin geram karena pendampingan puskesmas di Kaltim kembali diberikan kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas, bukan kepada kampus-kampus lokal yang memiliki kemampuan sepadan bahkan lebih memahami medan sosial Kaltim.
Kemarahan ini diungkapkan secara lantang oleh akademisi dan pengamat kebijakan publik, Purwadi Purwoharsojo.
“Keberpihakan Pemprov Kaltim terhadap SDM lokal cuma OMONG KOSONG!”
Dalam pernyataannya, Purwadi menegaskan bahwa pemprov selama ini hanya menjual slogan tanpa realisasi nyata.
“Setelah dua pengawas BLU RSUD dari Unhas, sekarang pendampingan puskesmas lagi-lagi dari FKM Unhas. Padahal FKM di kampus-kampus Kaltim sudah lama berdiri. Ini bukti bahwa keberpihakan terhadap SDM lokal selama ini cuma omong kosong!”
Purwadi menyebut langkah pemprov sebagai bentuk ketidakpercayaan terang-terangan terhadap akademisi Kaltim.
“Gini amat Pak Gub Kaltim. Kampus sendiri dipinggirkan, yang dari luar terus diarak masuk.”
Ia mengkritik keras pola pikir Pemerintah Provinsi Kaltim yang dianggap lebih mengagungkan kampus luar daerah.
“Unhas lagi, Unhas lagi. Sampai kapan kampus-kampus di Kaltim dianggap tak punya kemampuan setara dengan kampus luar daerah? “Kampus-kampus lokal punya kualitas dan sejarah panjang. Jangan sampai Pak Gubernur justru memandangnya sebelah mata.” Ini pembantaian moral akademisi daerah.”
Purwadi menambahkan bahwa jika pola seperti ini terus berlangsung, maka kampus-kampus lokal hanya tersisa dua pilihan: menjadi penonton abadi atau mati pelan-pelan karena tidak dipercaya oleh pemerintahnya sendiri.
“Tujuh kampus negeri, puluhan kampus swasta. Tapi yang dipercaya selalu orang luar.”
Menurutnya, Kaltim memiliki kekuatan SDM besar yang selama ini justru tidak pernah diberdayakan maksimal.
“Kampus negeri di Kaltim ada tujuh. Kampus swasta puluhan, menyebar di semua kabupaten/kota. Semua itu harusnya menjadi mitra strategis pemprov. Tapi yang digandeng justru kampus luar. Ini, sekali lagi, menunjukkan bahwa keberpihakan SDM lokal hanya retorika kosong,” kritiknya.
Purwadi menegaskan bahwa pembangunan yang baik harus dimulai dari kepercayaan pada potensi internal daerah.
“Bagaimana Kaltim mau bicara kedaulatan SDM kalau memilih pengawas dan pendamping saja harus impor dari luar? Kalau begini caranya, kapan kita berdiri di atas kaki sendiri?”
Di akhir pernyataannya, Purwadi meminta pemprov membuka mata dan mengakhiri kebijakan yang merendahkan para akademisi Kaltim.
“Sudah cukup. Berhentilah mendewakan pihak luar. Daerah ini butuh penguatan, bukan pelemahan. SDM lokal jauh lebih paham kultur, karakter, dan dinamika sosial Kaltim. Kalau pemprov terus begini, maka wajar masyarakat menilai: keberpihakan SDM lokal selama ini hanya omong kosong.”
Leave a Reply