Temankita.com, Samarinda- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim, Damayanti, menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan Komisi I terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode 2025–2028. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Jumat malam (21/11/2025).
Damayanti menilai keputusan yang diambil panitia seleksi Komisi I tidak melibatkan dirinya maupun Fraksi PKB. Padahal, menurutnya, fraksi yang ia pimpin memiliki posisi strategis sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD Kaltim.
“Keputusan yang dikeluarkan teman-teman panitia, dalam hal ini Komisi I, terkait calon anggota KPID tidak melibatkan kami, khususnya Fraksi PKB. Seolah-olah keberadaan kami dianggap tidak ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa ketika seluruh fraksi dimintai pendapat mengenai kandidat KPID, Fraksi PKB justru tidak menerima informasi ataupun kesempatan untuk menyampaikan masukan. Kondisi itu membuatnya mempertanyakan transparansi proses.
“Lucu sekali, dari tujuh fraksi yang ada di DPRD ini, kok hanya kami yang tidak dikonfirmasi, sementara fraksi lain diberi ruang menyampaikan pendapat,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Damayanti juga menyinggung kemungkinan adanya bias gender dalam proses seleksi. Ia mengingatkan agar penyelenggaraan tugas kedewanan tidak dipengaruhi persepsi terhadap ketua fraksi perempuan.
Selain itu, ia menilai proses pengambilan keputusan Komisi I cacat prosedur, mengingat Ketua Komisi I yang juga berasal dari Fraksi PKB sedang sakit dan tidak menerima informasi apa pun mengenai keputusan tersebut. Damayanti menegaskan pihaknya siap menempuh jalur hukum apabila keputusan tidak dibatalkan.
Ia menyampaikan bahwa kasus ini juga akan dilaporkan kepada pimpinan partai. Dari persoalan ini, Damayanti berharap seluruh anggota dewan dapat lebih menghargai serta menjaga prinsip transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan.(Ar)
Leave a Reply