Temankita.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat serapan anggaran menjelang penutupan tahun 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum mencapai target mingguan yang ditetapkan.
“Serapan OPD sudah berada di kisaran 70–75 persen. Tetapi kalau tidak memenuhi target mingguan, tetap masuk kategori merah meskipun ada peningkatan,” ujar Sri di Samarinda, Selasa (2/12/2025).
Dokumen Berkas Lambat, Program Tertunda
Sri menjelaskan, sejumlah kendala teknis dan administratif menjadi penyebab lambatnya realisasi. Salah satunya program BPJS Kesehatan yang baru bisa berjalan Juli, padahal data sudah siap sejak Maret. “Selisih tiga bulan ini membuat sebagian dana tidak bisa digunakan dan harus kembali,” katanya.
Di lapangan, banyak kegiatan telah selesai secara fisik, namun belum bisa dicairkan karena dokumen administrasi tidak lengkap. Ketidaksinkronan antara pelaksanaan dan berkas menyebabkan penumpukan serapan menjelang akhir tahun.
Sri menegaskan serapan anggaran menjadi indikator evaluasi kinerja kepala OPD. Inspektorat juga telah menyiapkan penilaian khusus bagi OPD yang tidak mampu melakukan percepatan.
Gubernur Ingatkan Jangan Kejar Serapan Mengorbankan Mutu
Secara terpisah, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta seluruh OPD tetap menjaga kualitas pekerjaan di tengah upaya percepatan.
“Tidak boleh ada kegiatan fiktif dan mark up. Jangan bekerja asal-asalan hanya demi mengejar serapan,” tegas Rudy.
Pemprov menargetkan serapan anggaran mencapai 92,34 persen, dengan harapan dapat mendekati 95 persen tanpa mengurangi akuntabilitas.
Rudy juga menyoroti sekitar 25 OPD yang masih tertinggal jauh dari target. Ia meminta mereka melakukan akselerasi, menata ulang jadwal, dan mempercepat verifikasi dokumen mengingat waktu yang tersisa semakin sempit.
“Harapan kami, penutupan tahun bisa berjalan baik, baik APBD Murni maupun APBD Perubahan,” pungkasnya.(Ar)
Leave a Reply