TemanKita.com, Samarinda — Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan pentingnya penguatan early warning system sebagai instrumen utama dalam upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikannya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Kamis (18/12/2025).
Seno Aji mengapresiasi terselenggaranya forum strategis tersebut sebagai wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam membahas potensi tekanan inflasi ke depan. Menurutnya, isu pengendalian inflasi menjadi semakin relevan seiring dengan dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diperkirakan akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur dalam satu hingga dua tahun ke depan.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan High Level Meeting ini sebagai upaya bersama dalam mengantisipasi potensi inflasi, terutama menjelang akhir tahun. Tantangan ke depan akan semakin besar seiring perkembangan IKN yang mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat,” ujar Seno Aji.
Wakil Gubernur menilai upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Timur selama ini berjalan cukup baik berkat sinergi dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Capaian tersebut, kata dia, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Capaian ini merupakan prestasi yang membanggakan. Ini adalah hasil kerja keras dan komitmen kita bersama dalam menangani inflasi secara serius,” tegasnya.
Meski demikian, Seno Aji menekankan bahwa tantangan ke depan menuntut langkah yang lebih antisipatif dan berbasis data. Salah satunya melalui pemanfaatan early warning system untuk memetakan dan memproyeksikan potensi inflasi sejak dini, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat waktu dan terukur.
“Inflasi di Kalimantan Timur bisa kita jaga karena kita memiliki data dan proyeksi. Early warning system harus benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelancaran logistik, mengingat Kalimantan Timur masih bergantung pada pasokan kebutuhan pangan dari luar daerah. Keterlambatan distribusi, menurutnya, berpotensi memicu kenaikan harga dan mengganggu stabilitas inflasi daerah.
“Kita harus memastikan kelancaran logistik dan tidak boleh ada keterlambatan, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga di daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga berharap aplikasi Mandau Kaltim yang diluncurkan dalam HLM tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sistem pemantauan dan pengendalian komoditas utama. Aplikasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kebijakan berbasis data dalam menjaga inflasi Kalimantan Timur.
“Kami ingin Mandau Kaltim mampu membaca dan memperkuat data pengendalian komoditas, sehingga menjadi dasar kebijakan yang lebih akurat,” pungkasnya
Leave a Reply