Temankita.com, Samarinda- Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengajukan penambahan sebanyak 1.413 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Balikpapan Purnomo mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Menurutnya, sebanyak 1.413 PPPK tersebut terdiri dari tenaga guru, kesehatan dan teknis.
“Kita sedang mengajukan formasi ke MenPAN RB yang saat ini masih menunggu persetujuannya,” kata Purnomo, Jumat (28/7/2023).
Jumlah pengajuan tersebut diajukan berdasarkan kemampuan anggaran dari daerah, sedangkan untuk formasinya nanti ditentukan oleh MenPAN langsung.
“Kalau kita melihat perbandingan jumlah penduduk dan jumlah pegawai, apalagi dengan jumlah guru dan anak usia sekolah itu memang sangat jauh. Permasalah ini tidak hanya terjadi di kota Balikpapan tapi di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Ia menjelaskan, saat ini di tiap Kabupaten dan Kota juga sudah dilakukan moratorium untuk penerimaan PNS, di daerah hanya diperbolehkan untuk melakukan rekrutmen PPPK, dengan konsekuensi pengkajian dan tunjangan itu ditanggung oleh masing-masing daerah.
“Jadi kalau membuat perbandingan ideal untuk jumlah ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK. Untuk bisa berbanding lurus dengan jumlah penduduk itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Makanya kita harus berhitung betul-betul untuk pemenuhan kebutuhan ini. Karena untuk gaji dan tunjangan PPPK itu diserahkan kepada daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dengan kondisi Kota Balikpapan yang akan menjadi beranda sekaligus penyangga IKN tentunya akan meningkatkan jumlah kebutuhan pegawai, karena jumlah penduduk yang juga ikut meningkat seiring dengan tatapan pemindahan ibu kota negara.
Karena dengan dampak kota Balikpapan yang menjadi beranda tentunya berdampak pada peningkatan jumlah penduduk usia kerja maupun usia sekolah. Sehingga sarana dan prasarana itu harus benar-benar dipersiapkan termasuk juga jumlah guru.
“Apabila berbicara jumlah hari ASN di Kota Balikpapan idealnya 9.000 orang itu sudah mencukupi, tetapi dengan kondisi sekarang untuk mengantisipasi perubahan Kaltim menjadi IKN, yang membuat kota Balikpapan sebagai beranda. Karena tentunya nanti tidak sedikit mobilitas penduduk yang datang ke Kaltim.
“Untuk mengantisipasi hal tersebut sudah dibuat grand design, kalau di pendidikan itu sudah ada, yang jadi masalah itu adalah tenaga guru, kalau guru PPPK kita sudah ajukan ke Menpan itu untuk alokasinya,” terangnya. (AR)
Leave a Reply