DPPKB Kutim Dorong Catin Lakukan Konsultasi dan Vaksinasi Pra Nikah

Temankita.com, Samarinda- Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Ronny Bonar, mengemukakan pentingnya konsultasi dan edukasi pada calon pengantin (Catin) sebelum menikah. Tujuannya, untuk menghidari risiko kesehatan juga risiko sosial.

Ronny menerangkan, proses konsultasi untuk memastikan pernikahan dilakukan dalam kondisi yang layak, menghindari risiko kesehatan dan sosial. Selain itu jika terdapat kendala, seperti tidak memenuhi syarat umur atau kondisi fisik yang tidak memadai, akan diberikan dispensasi dengan syarat tertentu.

“Jadi kita memberikan pemahaman kepada Catin, agar risiko setelah menikah nantiya dapat dicegah sedini mungkin,” ucap Ronny saat ditemui beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, pihaknya telah melakukan koordinasi bekerjasama dengan Kementrian Agama terkait dengan program ini.

“Untuk program catin, itu sebenarnya datanya ada di Kementerian Agama (Kemenag), kita bekerja sama dengan Kemenag. Jadi, Kemenag mengkonsultasikan Catin ke DPPKB apakah Catin tersebut sudah layak menikah, seperti dari sisi umur dan fisik,” papar Ronny.

Pihak DPPKB juga melakukan pendekatan kepada catin akan rentannya penyebab anak stunting. Kendati pun belum ada penelitian terkait hal ini, namun ada baiknya edukasi itu disarankan.

“Jika tidak layak dan sudah tidak tahan, juga diberikan dispensasi dengan catatan dalam jangka waktu sekian mereka tidak boleh mempunyai anak dulu, sampai sempurna kondisinya. Karena salah satu penyebab anak stunting berasal dari situ,” tegasnya.

Di samping itu DPPKB juga melakukan akselerasi dengan meningkatkan kesehatan anak-anak di Kutai Timur, DPPKB bersinergi dengan Dinas Kesehatan untuk menyediakan vaksinasi bagi Catin, termasuk anak-anak mahasiswa.

Ia pun berpesan akan pentingnya perlindungan terhadap generasi muda melalui program vaksinasi ini.

“Untuk vaksinnya itu dari Dinas Kesehatan, kita juga membantu untuk vaksin Catin seperti untuk anak-anak mahasiswa,” ungkapnya.

Diharapkan, kolaborasi lintas sektor ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai wujud perhatian pemerintah kepada warganya, terutama berkaitan kesehatan.

“Sebagai pelayanan kepada masyarakat, DPPKB menunjukkan komitmen Kutai Timur dalam melindungi hak-hak dasar warganya, khususnya terkait pernikahan dan kesehatan anak-anak,” tandasnya. (AR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *