Kaltim Berpeluang Dapat Sekolah Rakyat, Tapi Terganjal Kesiapan Lahan

Temankita.com, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih memiliki peluang emas untuk menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Namun, peluang tersebut bergantung pada satu hal krusial: kesiapan lahan di kawasan Bukit Biru, Kutai Kartanegara.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa Wakil Menteri Sosial telah membuka kesempatan bagi Kaltim untuk ikut serta dalam program pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat yang direncanakan dimulai secara nasional pada 2025. Jika Kaltim ingin masuk daftar pembangunan tahun ini, persiapan fisik lahan harus dikebut.

“Kalau bisa siap bangun di September, kemungkinan besar kita bisa masuk dalam kontrak pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat tahun ini,” ujar Andi saat ditemui Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, kendala bukan terletak pada kurangnya dukungan pemerintah pusat atau minimnya komitmen daerah. Justru, tantangan terbesar saat ini berada pada aspek teknis lapangan, khususnya pematangan lahan yang menjadi domain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim.

Beberapa syarat teknis wajib dipenuhi agar proyek bisa dilanjutkan. Di antaranya adalah kemiringan kontur tanah yang tidak melebihi 10 derajat, serta luas area minimal enam hektare. Spesifikasi ini penting agar pembangunan fasilitas sekolah—termasuk ruang kelas, asrama siswa, hingga area pelatihan keterampilan—bisa berjalan optimal.

Andi menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan pendidikan biasa, melainkan pusat pemberdayaan sosial terpadu. Sekolah ini akan menyasar masyarakat miskin, rentan, dan putus sekolah, dengan pendekatan pendidikan berbasis keterampilan dan karakter.

Jika berhasil dibangun, Sekolah Rakyat akan menjadi ikon baru pemberdayaan sosial di Kaltim, sekaligus simbol keseriusan daerah dalam mendukung program nasional yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat bawah.

Pemerintah daerah kini berpacu dengan waktu. Jika persiapan rampung hingga September 2025, Kaltim berpeluang besar masuk ke dalam daftar prioritas pembangunan tahap awal.