Temankita.com, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menegaskan pihaknya siap mengakomodasi 11 tuntutan yang disuarakan ribuan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa Aliansi Mahakam pada Senin (1/9/2025).
Menurut Hasanuddin, sebagian besar tuntutan mahasiswa berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga DPRD Kaltim berperan meneruskan aspirasi tersebut ke kementerian terkait.
“Semua itu kan dari pusat, bukan dari kami. Artinya pemerintah daerah dalam hal ini gubernur bersama DPR akan mengajukan ke pemerintah pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya. Tapi DPRD Kaltim tetap siap mengakomodasi,” jelas Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).
📌 Dialog Tertunda
Hasanuddin mengungkapkan, DPRD Kaltim sebenarnya siap menandatangani fakta integritas saat aksi berlangsung. Namun, massa menuntut agar penandatanganan juga dihadiri Gubernur Kaltim, Kapolda, Pangdam, hingga Kejaksaan.
“Padahal kami sudah siap tanda tangan. Tapi teman-teman mahasiswa minta harus ada gubernur, kapolda, pangdam, kejaksaan, semua lengkap. Itu di luar kewenangan kami karena DPRD hanya legislatif. Jadi dialog kemarin tertunda,” terangnya.
Ia menilai, mahasiswa belum menyiapkan mekanisme teknis yang matang untuk penandatanganan fakta integritas.
“Mau cari kertas, cari pulpen, cari materai. Jadi memang belum siap,” ujarnya.
📌 Sorotan Anggaran DPRD
Dalam kesempatan yang sama, Hasanuddin juga menanggapi sorotan publik mengenai anggaran pengecatan pagar DPRD Kaltim pada 2019 yang disebut mencapai hampir Rp 1 miliar.
“Kalau memang ada angkanya sampai Rp 997 juta, itu nanti bisa ditanyakan ke pihak pelaksana. Mungkin karena cat yang dipakai mahal, seperti Jotun. Tapi yang jelas, sekarang kami efisiensi. Tidak ada rencana renovasi pagar, paling hanya dibersihkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran membuat sejumlah program DPRD ikut dipangkas.
“Ada kegiatan yang biasanya dua kali sebulan jadi sekali, yang tiga kali jadi sekali. Semua karena pemangkasan,” katanya.
📌 Harapan untuk Mahasiswa
Terkait dinamika aksi yang sempat diwarnai ketegangan, Hasanuddin berharap mahasiswa mengedepankan dialog terbuka.
“Kami sudah berusaha keluar menemui mereka, tapi mereka minta semua pihak hadir. Itu kan tidak mungkin. Kami ingin berdialog, hanya saja mungkin teman-teman mahasiswa kemarin belum siap,” ucapnya.
Sebagai informasi, aksi Aliansi Mahakam di depan Gedung DPRD Kaltim menuntut 11 poin, mulai dari evaluasi kebijakan daerah, peninjauan ulang tunjangan anggota dewan, hingga penolakan sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Massa menegaskan akan terus mengawal agar janji DPRD benar-benar ditindaklanjuti.(Ar)
Leave a Reply