Temankita.com, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Kembang Janggut, Jumat (16/1/2026), untuk meninjau langsung penanganan banjir akibat meluapnya Sungai Belayan, sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak di wilayah Tanah Hulu.
Kunjungan tersebut melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rombongan bertolak dari Pendopo Odah Etam Tenggarong sejak pagi hari dan melakukan monitoring lapangan sekitar pukul 10.30 Wita di lokasi terdampak banjir.
Langkah cepat Bupati Kukar yang turun langsung ke lapangan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Founder Feedback, H. Salehuddin, yang menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kepedulian pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir yang melanda wilayah hulu Kukar.
“Kehadiran langsung Bupati Kutai Kartanegara di tengah masyarakat terdampak merupakan bentuk kepemimpinan dan tanggung jawab yang sangat luar biasa,” ujar Salehuddin.
Meski demikian, Salehuddin menegaskan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya bersifat darurat. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin usaha di sepanjang Sungai Belayan, baik izin yang telah terbit maupun yang masih dalam proses penerbitan.
Menurutnya, Sungai Belayan memiliki keterkaitan lintas wilayah hingga ke Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sehingga pemerintah provinsi juga harus hadir untuk melakukan evaluasi bersama secara komprehensif.
“Sebagai putra daerah, saya melihat banjir yang terjadi saat ini merupakan akumulasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi hutan yang berlebihan, bukan semata-mata faktor alam,” tegasnya.
Salehuddin menyoroti masih adanya izin pengolahan kayu (IPK) di wilayah Kembang Janggut, di samping praktik penebangan liar serta keberadaan hutan tanaman industri (HTI) yang dinilai perlu ditinjau ulang, karena berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko banjir. Ia juga menyinggung banyaknya izin pinjam pakai kawasan, termasuk izin galian C, yang rekomendasinya berasal dari bupati dan gubernur, serta meminta agar seluruh perizinan tersebut dievaluasi secara transparan dan melibatkan kajian lingkungan yang ketat.
Ia menilai Bupati Kutai Kartanegara yang baru, Dr. Aulia, memiliki ruang dan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi menyeluruh karena tidak terlalu terikat dengan kepentingan masa lalu. Evaluasi ini dinilai penting agar bencana lingkungan besar seperti yang terjadi di Sumatra tidak terulang di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Sungai Belayan.
Sebagai Founder Feedback sekaligus kader Partai Gerindra, Salehuddin turut menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak mentolerir pemaksaan izin usaha, baik IUP, IPK, maupun izin lainnya, di kawasan rawan bencana, serta meminta seluruh kepala daerah agar lebih mengedepankan keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan dibandingkan kepentingan ekonomi jangka pendek.
“Kami sebagai masyarakat dan kader Partai Gerindra menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin yang berdampak pada lingkungan, demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan alam di wilayah Sungai Belayan,” pungkasnya.
Kunjungan lapangan Bupati Kukar ini diharapkan tidak hanya mempercepat penanganan banjir, tetapi juga menjadi momentum penting untuk perbaikan tata kelola lingkungan dan kebijakan perizinan di wilayah hulu Kutai Kartanegara.
Leave a Reply