Temankita.com, Samarinda- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda bersama Wali Kota Andi Harun, telah mencapai kesepakatan penting mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.
Langkah ini dirangkum dalam Rapat Paripurna yang menandai Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengenai KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024.
Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung DPRD Samarinda pada hari Jumat (11/8/23).
Walikota Samarinda, Andi Harun, memberikan pandangan dalam rencana KUA-PPAS tahun 2024.
Ia menekankan pentingnya penetapan target kinerja yang dapat diukur dengan jelas bagi Pemkot dan DPRD Samarinda.
Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan program-program yang direncanakan untuk setiap aspek pemerintahan daerah.
“Selain menyajikan pandangan strategis, KUA-PPAS juga menggambarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang bertujuan untuk menciptakan manajemen anggaran lebih efisien dan efektif,” jelasnya.
Andi Harun juga menyoroti pentingnya aspek administratif dalam anggaran daerah.
Andi merujuk pada selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (SiLPA) yang bisa diukur akurat melalui perubahan anggaran.
“Oleh karena itu, rencananya adalah untuk mengalokasikan dana SILPA ke dalam APBD perubahan,” terangnya.
Sementara itu, perhatian juga tertuju pada perencanaan pengerjaan proyek fisik untuk tahun 2024.
Andi Harun menggarisbawahi bahwa perencanaan tersebut harus dimulai pada tahun 2023, sebagai langkah persiapan yang matang untuk tahun berikutnya.
Terkait dengan anggaran perubahan APBD 2023, Andi Harun mengumumkan bahwa fokus alokasi dana akan ditujukan pada situasi darurat.
“Prioritas akan diberikan pada upaya penanggulangan bencana seperti longsor, serta pengadaan obat di puskesmas dan rumah sakit,” jawab Andi.
Selain itu, proyek fisik yang dapat diselesaikan dalam tiga bulan juga akan mendapatkan alokasi yang signifikan.
Andi Harun menegaskan bahwa alokasi anggaran akan lebih diarahkan pada kegiatan fisik, dengan kebijakan di luar rutin akan didedikasikan khusus untuk keadaan darurat yang membutuhkan perhatian cepat.
Andi memperkirakan, perubahan anggaran akan mencapai jumlah sekitar Rp 4,7 triliun, yang menunjukkan kenaikan sekitar Rp 800 miliar dari anggaran APBD murni tahun sebelumnya.
“Murni sebelumnya Rp 3,9 triliun, jadi ada kenaikan sekitar Rp 800 miliar,” tambahnya.
Hal ini mencerminkan komitmen dalam mengatasi tantangan mendesak dan pertumbuhan Kota Samarinda yang dinamis. (AR)
Leave a Reply