Temankita.com, Samarinda-Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Timur terus digencarkan. Pemerintah Provinsi Kaltim kini memusatkan perhatian pada pemerataan guru, penguatan kompetensi tenaga pendidik, hingga peningkatan insentif yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Langkah ini dianggap sebagai pondasi penting untuk memastikan seluruh anak negeri memperoleh hak pendidikan yang setara.
Peringatan Hari Guru Nasional menjadi momentum bagi Disdikbud Kaltim untuk menegaskan kembali komitmen tersebut. Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menegaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan bukan sekadar program, tetapi kebutuhan bagi daerah yang terus berkembang.
“Pemerataan pendidikan dari wilayah perkotaan hingga pedesaan mutlak dilakukan agar tidak ada ketimpangan kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ujar Armin usai mengikuti upacara HGN di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat pagi.
Penguatan Bahasa Inggris dan Kebutuhan Guru Baru
Armin menjelaskan bahwa penguatan kemampuan bahasa Inggris bagi guru sedang didorong besar-besaran. Pemerintah provinsi menyiapkan kelas bilingual untuk membentuk generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Selain kompetensi, persoalan kebutuhan tambahan guru juga menjadi fokus, terutama untuk guru agama non-Islam yang masih minim di sejumlah sekolah.
Gubernur Rudy Mas’ud: Insentif Guru Dinaikkan
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa kesejahteraan guru menjadi pondasi utama peningkatan mutu pendidikan.
“Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memutuskan rantai kemiskinan menuju kemakmuran, sehingga kualitas guru dan standarisasinya harus baik,” tegas Rudy.
Ia mengapresiasi para guru honorer yang kini menerima insentif provinsi sebesar Rp500.000 per bulan, lebih tinggi dibandingkan insentif pusat Rp300.000. Rudy bahkan menargetkan kenaikan hingga Rp1.000.000 menyesuaikan kemampuan APBD. Kabar ini disambut antusias oleh para pendidik yang merasa lebih dihargai sebagai garda terdepan pendidikan.
Pemerataan Guru Hingga Pelosok dan Perbatasan
Distribusi guru tetap menjadi persoalan klasik. Tenaga pendidik banyak menumpuk di kota, sementara wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu kekurangan guru berkualifikasi. Rudy menegaskan bahwa penempatan guru secara merata adalah keharusan.
“Langkah pemerataan ini dinilai krusial agar seluruh anak didik di Kalimantan Timur mendapatkan hak pengajaran dengan kualitas yang seragam tanpa memandang lokasi tempat tinggal,” katanya.
Pemerintah berencana menempatkan tenaga pendidik baru secara strategis untuk menutup kesenjangan tersebut.
Perlindungan Guru: Penerapan Restorative Justice
Rudy juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi guru. Ia menjelaskan adanya kerja sama antara Mendikdasmen dan Kapolri dalam penerapan pendekatan restorative justice untuk kasus hukum yang melibatkan tenaga pendidik.
“Kolaborasi lintas lembaga di tingkat pusat tersebut menyepakati penerapan pendekatan restorative justice dalam menangani persoalan hukum yang terjadi selama proses belajar mengajar,” jelasnya.
PGRI Perkuat Pendampingan dan Advokasi
Dukungan datang dari PGRI Kaltim. Ketua PGRI Kaltim, Prof. Yonathan Palinggi, menegaskan bahwa profesi guru harus dilindungi dan disejahterakan.
“Guru harus bisa fokus mengajar tanpa rasa takut, itulah sebabnya kami menjalin MoU dengan Kapolri agar kasus yang menimpa guru diselesaikan secara internal terlebih dahulu,” ujarnya.
PGRI telah menyiapkan dua instrumen perlindungan: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) serta Dewan Kehormatan Guru sebagai pintu awal penanganan kasus sebelum memasuki ranah pidana. Yonathan mencontohkan salah satu keberhasilan advokasi di Luwu, di mana dua guru direhabilitasi nama baiknya oleh Presiden.
Ia berharap pemerintah daerah terus memperkuat dukungan, termasuk peningkatan insentif dan tunjangan guru, agar Kaltim dapat menjadi barometer pendidikan nasional.(Ar)
Leave a Reply