Temankita.com, Samarinda- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-44 dengan agenda penyampaian nota penjelasan keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (Hamas) menyoroti kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan. Ia menyebut APBD 2026 terkoreksi drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau kita lihat, ada penurunan sekitar 66 sekian persen. Memang fiskal kita akan tertekan dengan penurunan hampir 66 persen,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).
Ruang Fiskal Sangat Terbatas
Hasanuddin menjelaskan bahwa penurunan tajam tersebut perlu ditelusuri lebih jauh oleh pemerintah daerah, terutama terkait program di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dengan total Rancangan APBD sekitar Rp15,1 triliun, ruang fiskal yang benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan diperkirakan hanya tersisa sebagian kecil. Setelah dikurangi belanja wajib (belanja tidak langsung) serta pembagian dana kepada 10 kabupaten/kota, sisa anggaran yang dapat digunakan untuk belanja langsung diperkirakan hanya sekitar Rp3–4 triliun.
“Kondisi fiskal saat ini cukup berat,” tegasnya.
Program Prioritas Dipastikan Tidak Terpangkas
Hamas menegaskan sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak mungkin mengalami pemangkasan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya kira memang agak tertekan fiskal kita. Yang prioritas tetap harus dilaksanakan. Yang non-prioritas mungkin akan dilihat dari hasil SILPA tahun berikutnya,” ucapnya.
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Dipastikan Turun
Menjawab isu bantuan keuangan (Bankeu/BMK) untuk kabupaten/kota, Hasanuddin memastikan program tersebut tetap ada. Namun ia menegaskan jumlahnya hampir pasti menurun tajam mengikuti melemahnya ruang fiskal provinsi.
“Itu kewenangan gubernur. Pasti ada, Pak. Cuma angkanya yang mungkin akan sangat kecil. Kabupaten/kota memang sedang menunggu, tapi pasti lebih kecil,” jelasnya.
DPRD Akan Kawal Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
Menutup pernyataannya, Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal pembahasan APBD 2026 agar tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meski kondisi anggaran berada dalam tekanan besar.(Ar)
Leave a Reply