Temankita.com, Samarinda- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah bersiap menghadapi tahun anggaran yang jauh lebih ketat. Proyeksi APBD 2026 dipastikan menyusut tajam dari sekitar Rp21 triliun menjadi hanya sekitar Rp6 triliun. Kondisi ini memaksa pemerintah menerapkan langkah efisiensi menyeluruh di seluruh perangkat daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa penurunan kemampuan fiskal otomatis berdampak pada berbagai layanan yang berbasis kontrak, termasuk penggunaan tenaga outsourcing.
“Tenaga outsourcing itu mengikuti kontrak kegiatan. Kalau kegiatannya berkurang karena anggaran menurun, otomatis penyesuaiannya juga terjadi pada jumlah personel,” tegasnya.
Layanan Berbasis Lelang Paling Berpotensi Dikurangi
Sri menjelaskan, layanan seperti kebersihan, keamanan, dan dukungan operasional yang sepenuhnya ditopang oleh paket anggaran di masing-masing OPD menjadi sektor pertama yang akan mengalami penyesuaian.
“Kita harus menyesuaikan kemampuan daerah. Penghematan itu wajib. Jadi pasti ada penyusunan ulang dan prioritas,” ujarnya.
Skema Penyesuaian Tidak Selalu Pemutusan Kontrak
Di tengah kekhawatiran para pekerja outsourcing, Sri memastikan bahwa pemerintah tetap memberi ruang bagi perusahaan penyedia jasa untuk melakukan penyesuaian internal sebelum mengambil langkah ekstrem.
“Mungkin pembagian shift-nya berubah, mungkin kompensasinya juga disesuaikan. Itu sepenuhnya diatur oleh perusahaan penyedia jasa. Yang penting mereka tetap diberi kesempatan bekerja,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov membuka opsi swakelola sebagai alternatif jika diperlukan. Namun Sri menegaskan bahwa swakelola memiliki keterbatasan dan membutuhkan sistem manajemen yang lebih kuat di OPD.
Seluruh OPD Wajib Rasionalisasi
Sri menambahkan, penyesuaian tidak hanya berlaku bagi sektor outsourcing, tetapi juga seluruh struktur belanja perangkat daerah.
“Semua harus melakukan penyesuaian. Tidak hanya pekerja outsourcing, tetapi struktur belanja OPD secara keseluruhan akan ikut dirasionalisasi,” katanya.
Penghematan akan menyasar biaya pemeliharaan sarana-prasarana, kegiatan rutin, hingga program-program nonprioritas.
Peluang Penambahan Anggaran Masih Terbuka
Meski kondisi fiskal terhimpit, Sri menyebut peluang peningkatan anggaran tetap ada melalui Transfer ke Daerah (TKD), sepanjang OPD mampu menjaga serapan anggaran hingga akhir tahun.
“Kalau serapannya baik, ada peluang penambahan TKD. Mekanismenya sudah diatur dan masih berlaku,” tutupnya.(Ar)
Leave a Reply