Temankita.com, Samarinda-Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) yang tengah berlangsung ditengarai akan memunculkan dampak sosial.
Kekhawatiran tersebut sangat beralasan, mengingat angka perkara korupsi di negeri ini masih terbilang tinggi.
Sehingga pemindahan IKN nantinya dikhawatirkan hanya akan memindahkan persoalan sosial di pusat ke daerah.
Karenanya Gubernur Kaltim Isran Noor mewanti dan menyerukan, agar pembangunan IKN sangat memperhitungkan dampak sosial yang berpotensi muncul di kemudian hari.
Sehingga risiko munculnya masalah sosial itu dapat dieliminir demi kebaikan bersama.
Diwawancarai awak media belum lama ini, Isran berharap agar perencanaan IKN tidak mengabaikan masalah sosial yang berpotensi muncul kelak.
“Saya minta agar para perencana IKN tidak melupakan potensi masalah-masalah sosial di masa depan. Jangan sampai terulang membangun ibu kota negara, tapi terjadi jomplang dengan kawasan sekitarnya,” cetus Isran baru-baru ini kepada awak media.
Ia pun meyakini, jika pembangunan IKN mempunyai tujuan yang sangat mulia dan baik untuk Indonesia.
Namun, Isran Noor berharap pembangunan dapat dilakukan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini sesuai visi misi serta semangat awal pembangunan IKN dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.
“Memang tidak ada yang namanya perubahan besar namun tidak ada masalah, pasti ada (masalah-red) nanti. Tapi bagaimana kita bisa menyiapkan solusi dan menghadapinya dengan tenang. Saya yakin perubahan besar dari IKN ini sangat mulia dan sangat baik untuk Indonesia,” imbuhnya.
Isran tak luput mengingatkan agar perencanaan IKN dilakukan secara cermat dan menimbang semua permasalahan yang mungkin saja muncul.
Pendapat senada diungkapkan Guru Besar Universitas Airlangga atau Unair Prof. Bagong Suyanto yang mengingatkan pemerintah agar jangan sampai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Sepaku kelak hanya memunculkan dampak sosial bagi warga daerah.
Karena itu, terkait kondisi kekinian saat ibu kota negara masih di Jakarta sekarang ini; banyak kasus korupsi terjadi di lingkup kementerian, seyogianya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Sepaku harus diikuti dengan pembaharuan para pelaksana pemerintahan dengan penempatan individu pejabat yang kredibel dan amanah pada tugas dan tanggungjawabnya dalam mengayomi rakyat.
“Kita lihat sekarang saja, korupsi masih banyak terjadi di kementerian-kementerian. Terbaru bahkan heboh Rp 349 triliun pencucian uang di Kementerian Keuangan, dan baru diketahui setelah sekian lama. Ini baru satu contoh,” komentar Airlangga kepada awak media baru-baru ini.
“Jika yang pindah ke bangunan-bangunan baru IKN itu orang dengan mindset yang sama, maka pertanyaannya adalah pemindahan IKN ini untuk siapa? Siapa yang akan diuntungkan? Saya kira ini akan menimbulkan masalah sosial baru, jika mindset aparaturnya masih seperti ini,” tambahnya.
(AS)
Leave a Reply